TUPOKSI
Ditulis oleh webdka, pada Jumat, 19 Mei 2017

 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

a.    pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA;

b.    pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

c.     pengendalian pelaksanaan APBA;

d.   pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis tentang sistem  penerimaan dan    pengeluaran kas daerah;

e.    pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh BANK dan atau lembaga keuangan lainnya  yang telah ditunjuk;

f.    pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan  APBA;

g.    pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

h.    pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;

i.      pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh;

j.     pelaksanaan penyajian informasi keuangan aceh;

k.   pelaksanaan penatausahaan asset Aceh; dan

l.  pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

 

 

KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan aceh.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi:

a.     pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;

b.     pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c.     perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran;

d.     pengkoordinasian pelaksanaan asas umum pengelolaan keuangan aceh;

e.     pengkoordinasian penyiapan dan rekomendasi terhadap pejabat-pejabat yang mengelola keuangan aceh;

f.      pengkoordinasian, pengendalian penyusunan dan penyiapan struktur APBA;

g.     pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

h.     pelaksanaan pemungutan pajak daerah;

i.      pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan penetapan APBA;

j.      pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan perubahan APBA;

k.     pengkoordinasian pelaksanaan penatausahaan keuangan aceh;

l.      pengkoordinasian dan pengendalian pertanggungjawaban pelaksanaan APBA;

m.   pengkoordinasian dan pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBA;

n.     pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan Kas Umum Aceh;

o.     pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan piutang, utang dan dana cadangan aceh;

p.     pembinaan, pengawasan dan pengaturan pengelolaan keuangan aceh;

q.     pengkoordinasian dan pengendalian penyelesaian kerugian aceh;

r.      pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

s.     pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi APBK;

t.      perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

u.     pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;

v.     pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

w.    pembinaan UPTB; dan

x.     pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur sesuai bidang tugasnya.

 

 

SEKRETARIAT

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, hukum, perundang-undangan, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Untuk melaksanakan tugas  Sekretariat mempunyai fungsi:

a.  pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b.  pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

c.    pengawasan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sesuai kebutuhan dan ketentuan;

d.   pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan , jangka menengah dan jangka panjang; dan

e.    pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

 

SUB BAGIAN SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

Sub Bagian Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN, rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

 

SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta penyusunan laporan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

 

BIDANG ANGGARAN ACEH

Bidang Anggaran Aceh merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang penyusunan anggaran, anggaran pembiayaan dan pengendalian anggaran.

Bidang Anggaran Aceh mempunyai tugas melakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan, pengendalian anggaran dan pembiayaan anggaran belanja.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Anggaran Aceh mempunyai fungsi:

a.   pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

b.   pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja di bidang penyusunan, perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

c.     pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan, perubahan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;

d.     pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengolahan data keuangan;

e.  pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan dan pencetakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan;

f.      pelaksanaan pencetakan DPA-SKPA dan DPAL SKPA;

g.     pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan verifikasi atas rancangan DPA dan DPA-L SKPA;

h.    pelaksanaan tugas sebagai kuasa Bendahara Umum Aceh;

i.     pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) melalui database sofware aplikasi; dan

j.      pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas:

a.  menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.  melakukan koordinasi dalam rangka mengelola perubahan APBA berdasarkan masukan SKPA dalam rangka penyempurnaan APBA;

c.  melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait penyusunan anggaran; dan

d.  melakukan pemantauan terhadap penyusunan Anggaran.

Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :

a.  menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.  melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian anggaran berdasarkan DPA dan DPAL;

c.  melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait pengendalian anggaran; dan

d.  melakukan pemantauan terhadap pengendalian anggaran.

Sub Bidang Anggaran Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas:

a.  menyusun dan merumuskan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.  melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran BLUD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;

c.  mengelola perubahan anggaran BLUD berdasarkan masukan SKPA dalam rangka penyempurnaan APBA; dan

d.  melakukan koordinasi teknis dengan instansi terkait penyusunan anggaran BLUD.

 

BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan merupakan unsur pembantu Kepala Badan bidang belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembinaan perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penataan administrasi keuangan, meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan dan pembinaan perbendaharaan pemegang kas, pembinaan satuan pemegang kas dan menerbitkan SP2D.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

a.   pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;

b.     pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja di bidang perbendaharaan;

c.     pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan;

d.     pelaksanaan pembinaan satuan pemegang kas atau bendahara;

e.     pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan;

f.      pelaksanaan pengendalian teknis pelaksanaan pemeriksaan, penelitian terhadap realisasi anggaran;

g.    pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas:

a.  mengkoordinir dan melakukan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan belanja tidak langsung;

b.  mengoreksi konsep SP2D belanja tidak langsung agar tidak terjadi kesalahan dalam penerbitan SP2D;

c.  mengoreksi daftar rincian gaji PNS agar gaji dapat dibayar tepat waktu pada setiap bulannya; dan

d.  mengoreksi SKPP pensiun/pindah agar tidak terjadi kesalahan.

Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas:

a.  menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b.  menyusun dan mengendalikan perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;

c.   menyusun dan melakukan kegiatan pengujian kebenaran penagihan berdasarkan DPA dan DPAL SKPA;

d.  melakukan pengawasan kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap realisasi anggaran berdasarkan laporan SKPA; dan

e.   melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

Sub Bidang Pembinaan Perbendaharaan mempunyai tugas:

a.  membuat rencana kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

b.  menyusun konsep Keputusan Gubernur Aceh tentang penunjukan bank yang melakukan penyimpanan uang Pemerintah Aceh;

c.  menyusun konsep Keputusan Gubernur Aceh tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Umum Aceh dan Kuasa Bendahara Umum Aceh;

d. melakukan koordinasi dengan bank untuk kepentingan pengelolaan rekening giro dan deposito Pemerintah Aceh; dan

e.  melakukan koordinasi dengan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu dalam rangka ketertiban penataan administrasi keuangan.

 

 DOWNLOAD TUPOKSI PENUH  DARI BPKA

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32