Aceh Bebaskan Pajak BBNKB

Kategori : Berita Kamis, 20 September 2018

* Untuk Tahap Kedua dari Non-BL ke BL
BANDA ACEH - Untuk memberikan kemudahan kepada penduduk Aceh yang masih memiliki kendaraan berpelat non-BL ( B, BK, D, F, dan lainnya), Pemerintah Aceh mulai, 5 September 2018 sampai dengan 90 hari kerja ke depan, menghapuskan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi masyarakat Aceh yang ingin memutasikan kendaraan pelat non-BL miliknya ke pelat BL.
“Kemudahan itu dikeluarkan Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembebasan/Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua untuk Kendaraan Bermotor Nomor Polisi Luar Aceh, “ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin MSi Ak didampingi Kabid Pendapatan, Sofyan kepada Serambi di ruang kerjanya, Kamis.


enurut Jamaluddin, ada beberapa tujuan atau alasan mengapa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT mengeluarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2018 itu. Pertama, untuk menghapuskan pengenaan pajak mutasi BBNKB sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) bagi kendaraan bermotor yang pelat atau nomor polisinya dimutasi dari non-BL ke BL.
Alasan kedua, masih banyak kendaraan bermotor yang beroperasi di Aceh, baik kendaraan pribadi maupun niaga, terutama di daerah perbatasan yang menggunakan nomor polisi luar Aceh, seperti pelat BK, B, D, F, dan lainnya. “Ironisnya, pemilik kendaraan berpelat luar itu, dari hasil evaluasi yang kami lakukan, baik melalui razia maupun sensus kendaraan bermotor tahun lalu, pemiliknya justru ber-KTP Aceh,” ungkap Jamaluddin.
Fakta lain yang mendukung bahwa masih banyak kendaraan yang beroperasi di Aceh itu menggunakan pelat non-BL, salah satunya terindikasi dari realisasai penerimaan PKB di kabupaten tertentu di Aceh. Untuk daerah perbatasan seperti Aceh Tenggara, misalnya, realisasi penerimaan PKB-nya hingga 6 September 2018 baru Rp 2,7 miliar dari 5.710 unit kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di sana 10.000-15.000 unit.
Gayo Lues malah lebih rendah lagi realisasi penerimaan PKB-nya, yakni baru Rp 1,8 miliar dari 3.722 kendaraan yang sudah bayar PKB. Padahal, jumlah kendaraan bermotornya di sana lebih dari 10.000 unit. Itu artinya, baru sekitar 30 persen kendaraan bermotor yang berpelat BL di sana. Hal ini diakui pemkab setempat bahwa ada sekitar 70 persen kendaraan roda empat di Gayo Lues yang masih menggunakan pelat non-BL. Mereka bayar PKB kendaraan pelat non BL-nya terbanyak ke wilayah samsat Sumut.
Di Aceh Singkil juga begitu. Realisasi penerimaan PKB-nya baru Rp 4 miliar dari 7.531 unit kendaraannya yang sudah membayar pajak. Aceh Tamiang juga kurang lebih sama. Realisasi penerimaan PKB-nya Rp 6,6 miliar dari 21.624 unit kendaraan yang sudah membayar pajak.
Kemudian Kota Langsa, jumlah PKB-nya baru Rp 7 miliar dari 18.850 unit kendaraan yang telah bayar PKB, dan Aceh Tengah Rp 8,8 miliar dari 20.581 unit kendaraan yang sudah bayar pajak.
Realisasi penerimaan PKB di daerah perbatasan itu apabila dibandingkan dengan realisasi PKB dari Kota Lhokseumawe jauh di bawahnya. Realisasi penerimaan PKB Kota Lhokseumawe sudah mencapai Rp 14,1 miliar dari 31.332 unit kendaraan bermotor yang sudah membayar pajak.


Kemudian Aceh Utara Rp 12 miliar dari 31.103 unit kendaraan bermotor yang juga sudah bayar pajak, Bireuen Rp 18 miliar dari 45.025 kendaraan bermotor yang sudah bayara pajak. Pidie Rp 14 miliar dari 35.756 unit kendaraan yang sudah bayar pajak, Aceh Besar Rp 18,7 miliar dari 37.241 unit kendaraan yang sudah bayar pajak, dan Banda Aceh Rp 67,8 miliar dari 126.730 unit kendaraan yang sudah bayar PKB.
Pergub Nomor 90 Tahun 2018 itu, kata Jamaluddin, merupakan lanjutan dari kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, yakni menghapus pajak BBNKB pertama bersama tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang telah dilakukan pada tahun lalu. Kebijakan itu mendapat respons positif dan luas dari publik maupun pemilik kendaraan bermotor pelat non-BL maupun pelat BL.
“Berdasarkan hasil survei yang kita lakukan enam bulan lalu, jumlah kendaraan bermotor, terutama angkutan umum dan pribadi milik penduduk Aceh yang berpelat non-BL yang beroperasi di Aceh masih sangat banyak,” ujar Jamaluddin.


Bahkan untuk daerah perbatasan, seperti Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, rasio kendaraan bermotor roda empatnya antara pelat non-BL dengan BL berkisar pada angka 70:30 atau 60:40. Artinya, lebih banyak yang berpelat non-BL. Hal itu juga bisa dilihat dari realisasi penerimaan PKB tahun ini bila dibandingkan dengan penerimaan PKB dari daerah nonperbatasan.
“Sementara dari pengamatan yang kita lakukan, kendaraan roda empat berpelat non-BL itu umumnya milik penduduk Aceh. Alasan mereka menggunakan pelat non-BL adalah karena sering berpergian ke Sumut supaya lebih nyaman, tidak sering distop polisi lalu lintas, dan kalau hendak menjual dan mengganti mobil bekas maupun baru untuk mobil berpelat non-BL, lebih cepat lakunya di Medan,” kata Jamaluddin mengutip jawaban sejumlah responden.
Di mata Jamaluddin, alasan yang diutarakan para pemilik mobil pelat non-BL itu rasanya tidak tepat. Soalnya, mobil pelat non-BL juga banyak yang dijual di Aceh.
“Terkait tentang kenyamanan menggunakan mobil pelat non-BL atau pelat BK untuk pergi ke wilayah Sumut, pelat BL juga aman dan polisi lalu lintas di Sumut tidak lagi melakukan penyetopan,” ujarnya.
Hal ini terealisasi, menurutnya, dikarenakan antara Polda Aceh dengan Polda Sumut sudah teken perjanjian bahwa polisi lalu lintas Polda Sumut yang bertugas di jalan raya di wilayah Sumut dilarang menyetop mobil pelat BL, kecuali saat ada razia kendaraan bermotor resmi yang dilakukan Polda Sumut dan jajarannya.
Jadi, simpul Jamaluddin, kebijakan menghapus sementara pungutan pajak BBNKB kedua selama 90 hari (sejak 31 Agustus-31 Nopember 2018) dari pelat non-BL ke BL, selain untuk menggejot penerimaan PKB, juga untuk mengurangi jumlah mobil berpelat non-BL beroperasi di wilayah Aceh.
Sementara itu, Kepala Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Aceh Barat, Fatahillah menjawab Serambi kemarin mengatakan bahwa Pemerintah Aceh kembali memberikan keringanan atau pemutihan kepada kendaraan pelat non BL yang akan mutasi ke Aceh, yakni BBNKB. “Hari ini mulai diberlakukan hingga 90 hari ke depan,” katanya


Ia meminta kepada pemilik kendaraan bermotor yang selama ini beroperasi di Aceh Barat yang masih menggunakan pelat non-BL agar segera memanfaatkan kesempatan emas tersebut untuk beralih ke non-BL. “Mari gunakan kesempatan ini. Ini langkah Pemerintah Aceh untuk meningkatkan sektor pajak,” ujar Kepala UPTD BPKA Wilayah VIII Aceh di Meulaboh.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Sofyan mengatakan, kebijakan penghapusan pajak BBNKB kedua sebesar 1 persen, untuk mutasi kendaraan bermotor pelat non-BL ke pelat BL, selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA) dari pajak kendaraan bermotor (PKB), juga untuk membuat biaya mutasi dari non-BL ke BL jadi murah dan efisiensi.
Misalnya, nilai objek kendaraan bermotor untuk mobil Toyota Avanza tahun 2015 sekitar Rp 130 juta. Sebelum ada kebijkan penghapuasan pajak BBNKB kedua sebesar 1 persen, dikenakan pajak Rp 1,3 juta untuk mutasi BBNKB kedua. Tapi setelah ada kebijakan penghapusan mulai 5 September 2018 sampai 90 hari kerja ke depan maka biaya BBNKB sebesar 1 persen, atau senilai Rp 1,3 juta untuk mobil Avanza Toyota tahun 2015, tidak dikenakan.

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari bulan Januari sampai awal September 2018, sebut Sofyan, baru Rp 252 miliar dan BBNKB senilai Rp 196 miliar.
Harapan Pemerintah Aceh, dengan adanya kebijakan penghapusan pajak BBNKB kedua bagi pemilik kendaraan bermotor pelat non-BL ke plat BL, sebut Sofyan, penerimaan pajak dari PKB bisa lebih tinggi lagi ke tahun-tahun berikutnya, karena jumlah kendaraan berpelat non-BL yang dimutasi ke pelat BL, sudah bertambah banyak.
Kebijakan penghapusan BBNKB kedua sebesar 1 persen dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang ditetapkan Mendagri, menurut Sofyan, sangat membantu masyarakat dan membuat pemilik kenderaan jadi lebih hemat dalam pengeluran biaya mutasi, untuk mobil bekas dari nonpelat BL yang telah dibelinya, bisa langsung dimutasi ke pelat BL atas namanya sendiri.
Kemudahan mutasi ke pelat BL, kata Sofyan, untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya tahun depan, jadi lebih mudah. Yakni, bisa langsung dilakukan di kantor samsat yang terdapat di wilayah Aceh, tidak perlu datang ke kantor samsat di luar Aceh.
Sofyan menyerukan, sebelum masa pelaksanaan penghapusan pajak BBNKB keduanya berakhir, masyarakata Aceh yang memiliki kendaraan pelat non-BL segeralah mendaftarkan kendaraan bermotor yang ingin dimutasi dari pelat non-BL ke BL di kantor samsat.
“Tujuannya, jika masih ada persyaratan administrasi yang belum lengkap, kendaraan Anda sudah terdaftar di kantor samsat di Aceh dan kelangkapan administrasinya bisa diserahkan pada hari berikutnya,” demikian Sofyan. (her/riz)

Artikel ini telah tayang di serambinews.com dengan judul Aceh Bebaskan Pajak BBNKB, http://aceh.tribunnews.com/2018/09/07/aceh-bebaskan-pajak-bbnkb?page=3.

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32